08 Mar, 2025

Menpan-RB Awasi Pengangkatan Pegawai Non-ASN di Jombang untuk Ciptakan Transparansi

Oleh Indonesia - Krinkz.co | 02:23 WIB

Menpan RB Rini Widyantini menyoroti kepala daerah yang mengangkat pegawai non-ASN. (Instagram/@official.riniwidyantini)

Jombang, krinkz.co – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) kini fokus mengawasi praktik pengangkatan pegawai non-ASN yang diduga melanggar ketentuan.

Rini Widyantini, pejabat Menpan-RB, menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pegawai di daerah.

Praktik nakal yang melibatkan kepala daerah dalam pengangkatan pegawai non-ASN menjadi sorotan.

Tindakan ini berpotensi merugikan pegawai ASN yang berhak dan menciptakan ketidakadilan dalam kesempatan kerja.

Menpan-RB berkomitmen untuk menindaklanjuti laporan dan melakukan investigasi terhadap pengangkatan yang mencurigakan.

Apa Itu Praktik Nakal Kepala Daerah?

Praktik nakal kepala daerah mencakup berbagai tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan dan etika pemerintahan.

Ini bisa berupa penyalahgunaan wewenang, korupsi, atau pengangkatan pegawai tanpa proses yang jelas.

Tindakan semacam ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berdampak negatif pada pelayanan publik.

Peran Menpan-RB dalam Pengawasan

Rini Widyantini menjelaskan bahwa Menpan-RB memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pengangkatan pegawai dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mereka melakukan pengawasan ketat terhadap proses pengangkatan pegawai non-ASN dan berupaya mencegah praktik-praktik yang tidak etis.

“Pengangkatan pegawai harus dilakukan secara transparan dan adil. Kami tidak akan mentolerir praktik yang merugikan masyarakat,” tegas Rini.

Dampak Praktik Nakal terhadap Masyarakat

Praktik nakal kepala daerah dapat mengakibatkan berbagai masalah.

Pertama, pelayanan publik yang buruk.

Ketika pegawai diangkat tanpa proses yang jelas, kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat bisa menurun.

Kedua, ketidakadilan dalam kesempatan kerja.

Pegawai ASN yang berhak mungkin tidak mendapatkan kesempatan yang sama karena adanya pengangkatan yang tidak transparan.

Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pegawai yang berkompeten.

Ketiga, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Ketika masyarakat melihat adanya praktik yang tidak etis, mereka cenderung kehilangan kepercayaan pada institusi pemerintah.

Ini bisa berdampak pada partisipasi masyarakat dalam program-program pemerintah.

Langkah-Langkah Menpan-RB untuk Menangani Masalah Ini

Menpan-RB telah mengambil beberapa langkah untuk menangani praktik nakal ini.

Pertama, mereka melakukan investigasi terhadap laporan-laporan yang masuk.

Jika ditemukan bukti yang cukup, tindakan tegas akan diambil terhadap kepala daerah yang terlibat.

Kedua, Menpan-RB mendorong transparansi dalam proses pengangkatan pegawai.

Mereka mengusulkan agar semua pengangkatan dilakukan melalui seleksi terbuka, sehingga masyarakat dapat melihat dan menilai proses tersebut.

Ketiga, pemerintah juga berupaya melibatkan masyarakat dalam pengawasan.

Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan akan tercipta sistem pengawasan yang lebih efektif dan akuntabel.

Bagaimana Masyarakat Dapat Melaporkan Praktik Nakal?

Masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi praktik nakal di pemerintahan.

Jika menemukan pengangkatan pegawai non-ASN yang mencurigakan, masyarakat dapat mengambil langkah-langkah berikut:

1. Mengumpulkan Bukti: Kumpulkan informasi dan bukti yang relevan terkait pengangkatan yang mencurigakan.

2. Melaporkan kepada Pihak Berwenang: Laporan dapat disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

3. Menggunakan Saluran Pengaduan Publik: Masyarakat juga dapat memanfaatkan platform pengaduan publik yang tersedia untuk melaporkan praktik yang tidak etis.

Sanksi bagi Kepala Daerah yang Terlibat

Kepala daerah yang terbukti terlibat dalam praktik nakal dapat dikenakan sanksi.

Sanksi ini bisa berupa tindakan administratif, hukum, atau bahkan pemecatan.

Proses hukum akan dilakukan oleh KPK atau lembaga penegak hukum lainnya.

Mendorong Transparansi dalam Pengangkatan Pegawai

Pemerintah berkomitmen untuk memastikan transparansi dalam pengangkatan pegawai.

Beberapa langkah yang diambil antara lain:

• Seleksi Terbuka: Mengadakan seleksi terbuka untuk semua posisi pegawai non-ASN, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi.

• Pengawasan Publik: Mendorong masyarakat untuk terlibat dalam proses pengawasan, sehingga setiap pengangkatan dapat dipantau secara langsung oleh publik.

• Pelaporan yang Mudah: Menyediakan saluran pelaporan yang mudah diakses bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan praktik nakal.

Kesimpulan

Menpan-RB berkomitmen untuk menciptakan sistem pengangkatan pegawai non-ASN yang transparan dan akuntabel.

Dengan melibatkan masyarakat dan menerapkan langkah-langkah pengawasan yang ketat, diharapkan praktik nakal dapat diminimalisir.

Transparansi dalam pengangkatan pegawai bukan hanya penting untuk keadilan, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dengan demikian, semua pihak dapat berkontribusi dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.