Tapera: "Tabungan Peras Rakyat" Kian Menambah Beban Rakyat
Oleh : Rokayah | Buruh Pabrik Elektronik
Pada pekan terakhir bulan Mei lalu, menjadi pekan yang sangat berat bagi masyarakat Indonesia. Bayangkan saja, satu minggu terakhir kita dibuat ketar-ketir dengan banyak hal, seperti isu UKT, student loan, RUU Polri, RUU Penyiaran, Kris JKN, dan tidak ketinggalan isu yang membuat rakyat makin geleng-geleng kepala, yaitu gaji karyawan yang akan dipotong untuk membayar Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menambah daftar potongan gaji masyarakat Indonesia. Jumlah potongan gaji termasuk iuran dan asuransi bisa sampai delapan jenis tiap bulannya (Dikutip dari berita online CNBC Indonesia 28/5/2024).
Penghasilan rakyat saat ini sudah banyak potongan mulai dari potongan untuk BPJS, kemudian dikenakan pajak penghasilan dan juga pajak pertambahan nilai yang saat ini naik menjadi 12 persen, sehingga dengan tambahan pungutan ini sudah pasti uang yang dibawa pegawai kerumah tinggal sisaan saja.. Sedangkan data dari Bank Dunia, ada sekitar 40 persen masyarakat Indonesia yang terkategori miskin.
TAPERA?? "Tambahan Penderitaan Rakyat", "Tagihan Peras Rakyat", "Tabungan Pemalakan Rakyat", atau bisa disebut juga "Tabungan Pejabat dari Rakyat". Sejumlah pelesetan tersebut adalah respon sebagian warga terkait kebijakan pemerintah tersebut. Presiden Jokowi telah meneken PP No:21/2024 yang mengatur tentang perubahan atas PP No.25/2020 tentang penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Dalam PP tersebut, gaji pekerja di Indonesia seperti PNS, karyawan swasta, dan pekerja lepas (freelencer) akan di potong 3% untuk dimasukkan ke dalam rekening dana Tapera. Pasal 5 PP No.21/2024 menyebutkan bahwa peserta Tapera adalah para pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum, telah berusia paling rendah 20 tahun atau sudah kawin saat mendaftar.
Bagi para pekerja, karyawan dan buruh yang memiliki penghasilan di atas UMR gajinya akan terkena potongan Tapera. Dalam aturan yang baru Tapera tidak hanya untuk ASN tetapi juga pegawai swasta dan pekerja mandiri. Pemberi kerja harus menyetorkan dana Tapera paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
PP ini selain membuat sesak para pekerja juga membuat penguasa itu mengenakan. Status kepesertaan Tapera akan berakhir setelah memasuki masa pensiun bagi pekerja atau telah mencapai usia 58 tahun bagi pekerja mandiri.
Polemik Tapera ini sebenarnya sudah bergulir sejak penerbitan PP Tapera pada tahun 2020. Tapera menjadi topik hanyat untuk diperbincangankan kembali setelah pemerintah mengubah PP No. 25/2020 menjadi PP No.21/2024. Meski sebagian besar isinya tidak banyak berubah, tetap saja pemotongan 3% gaji pekerja sangat membebani rakyat.
Sungguh, kebijakan Tapera telah menzalimi rakyat. Untuk itu, sudah saatnya umat menyadari bahwa tidak ada sedikit pun kebaikan dari Sistem Kapitalisme Demokrasi. Jika ia lemah akan menyebabkan krisis sementara kala ia kuat akan terjadi hegemoni.
Harusnya pemimpin hadir memberikan layanan sebaik mungkin karena tugas seorang pemimpin adalah mengurus urusan rakyat, bukan untuk mengeruk keuntungan dari rakyatnya.
Rumah adalah salah satu kebutuhan dasar bagi rakyat. Sudah seharusnya negaralah yang menjadi penyelenggara perumahan rakyat sepenuhnya, tanpa adanya kompensasi dan tanpa iuran wajib. Semua ditanggung negara. Negara bukan pengumpul dana rakyat, negara tugasnya adalah untuk memenuhi kebutuhan rakyat.
Pemenuhan kebutuhan papan masyarakat akan terselenggara dengan benar dan tepat tatkala sistem Islam kaffah dapat terwujud dengan sempurna. Islam adalah satu-satunya sistem yang mampu menjadi solusi fundamental bagi seluruh permasalahan umat. Hadirnya pandemi dan berbagai kebijakan yang dibuat harusnya menjadikan kita semakin sadar, bahwa Kapitalisme telah gagal. Sehingga sudah saatnya menyambut kebangkitan Islam.
Wallahu'alam Bisshowab.
_page-0001.jpg)
