29 Mar, 2024

THR Tidak Merata dalam Sistem Kapitalis, Kesejahteraan Pegawai Negara Dipertanyakan

Oleh Rheiva Putri R Sanusi | 14:23 WIB

Sumber Gambar : Kompas.tv

Oleh: Wida Widaningsih | Aktivis Muslimah

Krinkz.co - Dikutip dari ANTARA, pemerintah memastikan perangkat desa dan honorer tidak mendapatkan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 tahun 2024 ini. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024 yang menetapkan aparatur sipil negara (ASN) menerima pencairan penuh tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 pada tahun ini.

Yang mana dalam peraturan ini disampaikan bawah yang akan menerima THR hanyalah para ASN saja. Adapun Perangkat desa aturannya tidak ada, dalam undang-undang desa golongan ini bukan ASN. Perangkat desa dianggap bukan bagian dari ASN dari berbagai regulasi yang ada. Oleh karena itu golongan tersebut tidak termasuk yang mendapatkan pemberian tunjangan hari raya yang diberikan oleh pemerintah.

Demikian tunjangan dalam sistem sekuler hanya untuk ASN, sementara para  honorer dan perangkat desa tidak mendapatkannya, padahal mereka adalah juga terlibat dalam aktivitas mengabdi kepada negara. Apalagi sumber dana THR itu sendiri dari APBN, maka sudah seharusnya semua yang mengabdi kepada negara mendapatkan hak yang sama. Perbedaan ini menunjukkan Kebijakan negara yang berat sebelah. Pemerintah menganaktirikannya, kenyataan ini bahkan merupakan bukti kezaliman negara.

Benar bahwa sebagian masyarakat kini tengah menantikan THR menjelang Lebaran. Ada yang menjadikan THR sarana untuk berbagi dengan sesamanya seperti zakat fitrah, sedekah, atau memberi hadiah kepada orang-orang terdekat, termasuk untuk asisten rumah tangga, supir, atau satpam. Begitu pula bagi para pemudik yang menggunakan THR untuk biaya mudik, terutama bagi yang merayakan Lebaran dengan keluarga di kampung halaman. Uang THR sangat membantu mereka yang mudik jarak jauh, seperti untuk menambah ongkos dan bekal di perjalanan. Penggunaan THR yang lain adalah untuk keperluan open house atau halal bihalal, terutama jika orang tua sudah tidak mampu lagi mengadakan acara tersebut. Penggunaan ini bisa berlaku bagi mereka yang keuangannya sehat.

Namun bagi kelompok masyarakat yang keuangannya minim bahkan kurang tentu tidak demikian, alih-alih THR digunakan untuk hal di atas ini malah berjibaku dengan memenuhi kebutuhan pokok. Disinilah masalah juga muncul, dan menambah bukti bahwa negara masih belum bisa mensejahterakan rakyatnya.

Hal ini adalah keniscayaan yang terjadi dalam sistem saat ini, mengingat Sistem ekonomi kapitalisme memiliki keterbatasan sumber pemasukan.  Oleh karena itu  dana yang ada tidak mencukupi untuk semua pegawai aparatur negara, sehingga dipilihlah para pejabat dan ASN saja yang mendapatkan THR, padahal bisa jadi pegawai dibawahnya yang berstatus honorer atau pegawai biasa porsi pekerjaannya lebih banyak.

Berbeda dengan Islam. Islam menetapkan jaminan negara adalah hak atas semua pegawainya.  Semuanya mendapatkan akses atas jaminan kesejahteraan dari negara. Hal itu mudah dipenuhi karena Khilafah Islam memiliki berbagai sumber pemasukan negara yang dikelola berdasaarkan aturan Allah SWT, sehingga mampu menjamin kesejahteraan seluruh pegawai. Islam juga mewajibkan negara menjamin kesejahteraan seluruh rakyat termasuk pegawai aparatur negara secara keseluruhannya.